Oleh: AKBP (purn) Burhan, S.Sos, SH.MH
Setiap warga negara tentu menginginkan wakilnya hadir secara nyata di tengah masyarakat. Namun, realitas yang terjadi setelah pemilu seringkali jauh dari harapan. Jarang sekali wakil rakyat terlihat turun ke sawah menemui petani, menyapa nelayan di tambak, atau berdialog dengan pelaku UMKM.
Padahal, kedaulatan negara berada di tangan rakyat. Pejabat negara bekerja atas izin rakyat dan sepatutnya kembali pada rakyat sepanjang masa jabatan, bukan hanya saat kampanye. Kehadiran mereka di lapangan bukan cuma formalitas, tetapi bentuk nyata pengabdian dan pengawasan sosial.
Khususnya di sektor pertanian, perikanan, peternakan, dan UMKM, masyarakat tidak hanya butuh janji atau kunjungan seremonial. Mereka butuh solusi yang konkret dan inovasi yang mampu mengubah rutinitas menjadi kemajuan yang berkelanjutan. Terobosan-terobosan baru diperlukan untuk mengatasi berbagai permasalahan yang ada.
Kami sangat mendukung sikap tegas terhadap korupsi. Sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, korupsi sekecil apapun adalah perbuatan yang haram dan harus dihukum. Pegawai negeri sudah menerima gaji yang memadai, sehingga tidak ada alasan menyalahgunakan kepercayaan rakyat.
Karena itu, kami menaruh harapan besar kepada wakil rakyat di DPR RI dan DPRD baik provinsi maupun kabupaten/kota untuk melaksanakan tugas pengawasan dengan sungguh-sungguh. Mereka harus menjadi jembatan aspirasi yang benar-benar menyuarakan kebutuhan masyarakat, sekaligus mencari solusi praktis atas permasalahan yang dihadapi.
Wakil rakyat harus berbaur dengan masyarakat, turun langsung ke sawah, tambak, kebun, dan pasar. Bukan hanya muncul di baliho atau podium, tetapi hadir dalam keseharian masyarakat, memahami persoalan dari dekat, dan bekerja dengan hati ikhlas.
Dengan semangat itu, kita percaya Indonesia akan maju dan masyarakat akan sejahtera. Semoga para wakil rakyat mampu menjadi agen perubahan yang membawa bangsa ini menuju keadilan, kemakmuran, dan kesejahteraan yang sesungguhnya.
