Barru, TerasWaktoe.com – Wakil Bupati Barru, Dr. Ir. Abustan A. Bintang, M.Si., mewakili Bupati Barru secara resmi membuka High Level Meeting Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) yang dirangkaikan dengan peluncuran QRIS SIAP Pasar, evaluasi realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Triwulan I Tahun 2026, serta penyerahan SPPT PBB-P2 dan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) Tahun 2026. Kegiatan tersebut berlangsung di Lantai 6 Mal Pelayanan Publik (MPP) Kantor Bupati Barru, Kamis (23/4/2026).
Dalam sambutannya, Abustan mengapresiasi penggabungan empat agenda penting dalam satu kegiatan. Menurutnya, langkah tersebut merupakan bentuk efisiensi anggaran dan waktu yang patut diterapkan dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.
“Hari ini kita memulai acara yang efisien. Empat acara disatukan sehingga tidak terlalu banyak makan ongkos. Ke depan, tolong dicari tautan rapat yang beririsan. Jangan sampai kita hanya NATO: No Action, Talk Only,” ujarnya.
Abustan menegaskan bahwa digitalisasi daerah bukan lagi pilihan, melainkan keharusan. Ia menginstruksikan seluruh aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkab Barru, termasuk kepala desa, lurah, camat, dan kepala puskesmas, untuk memiliki mobile banking dan aktif bertransaksi menggunakan QRIS.
“Negara mengeluarkan biaya besar untuk mencetak uang kertas. Dengan digital, kita efisien, aman, dan cepat. Saya minta semua ASN bertransaksi nontunai. Kalau masih ada kepala dinas yang bawa uang kontan, nilai kinerjanya akan diturunkan,” tegasnya.
Ia juga menyoroti rendahnya capaian digitalisasi Barru sebelumnya akibat metode penghitungan yang hanya mencakup nasabah Bank Sulselbar, padahal sebagian besar ASN menggunakan layanan perbankan lain seperti BRI, BNI, dan Mandiri.
Selain mendorong percepatan digitalisasi, Abustan mengingatkan pentingnya perlindungan masyarakat dari berbagai risiko transaksi digital. Ia meminta Bapenda bersama seluruh perbankan memperluas edukasi melalui baliho, banner, serta pendampingan langsung di pasar-pasar.
“QRIS itu positif, tapi tidak sedikit juga risikonya. Kesalahan ketik transfer, penipuan digital itu nyata. Edukasi harus masif. Jangan sampai masyarakat menjadi korban,” pesannya.
Wakil Bupati juga menyoroti capaian PAD Kabupaten Barru yang hingga April 2026 belum mencapai 25 persen. Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan masih adanya hambatan pada sejumlah OPD teknis, seperti Dinas PU, Perhubungan, Kesehatan, hingga sektor pariwisata.
“Semua OPD harus bergerak. Pemanfaatan aset daerah, retribusi, hingga layanan BLUD harus dioptimalkan. Jangan ada yang jalan di tempat,” tegasnya.
Mengakhiri sambutannya, Abustan mengajak seluruh elemen pemerintah, perbankan, dan masyarakat bekerja secara kolaboratif dan inovatif demi mewujudkan visi Bupati Barru, “Sejahtera Lebih Cepat.”
Sementara itu, Asisten Manajer Sistem Pembayaran Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan, I Putu Khrisnayudi Widya, menyampaikan bahwa peringkat digitalisasi Kabupaten Barru turun ke posisi 36 dari 70 kabupaten/kota di Sulawesi Selatan. Penurunan tersebut dipengaruhi lemahnya aspek proses internal, terutama dokumentasi dan pelaporan kegiatan, meski edukasi kepada masyarakat dinilai telah berjalan dengan baik.
