Barru, Teraswaktoe.com —
Maraknya operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap sejumlah kepala daerah kembali menuai perhatian publik. Salah satu tokoh masyarakat Kabupaten Barru,AKBP (Purn.) Burhan, S.Sos., S.H., M.H., turut angkat bicara menyikapi kondisi tersebut.
Pernyataan keprihatinan tersebut disampaikan melalui grup WhatsApp Info Kejadian Barru, yang kemudian menjadi perbincangan di kalangan warganet.
Ia mengungkapkan keprihatinannya atas rentetan kasus korupsi yang menjerat para pejabat daerah, mulai dari bupati hingga pejabat publik lainnya di berbagai wilayah Indonesia.
“Astagfirullah, kalau kondisi seperti ini terus terjadi, tentu sangat memprihatinkan. Penangkapan demi penangkapan terhadap kepala daerah menunjukkan bahwa persoalan ini belum tuntas,” ujarnya.
Menurutnya, fenomena tersebut memunculkan pertanyaan besar di tengah masyarakat terkait integritas para pemimpin daerah, baik di tingkat kabupaten, kota, maupun provinsi.
“Masih adakah kepala daerah yang benar-benar jujur dan transparan dalam mengelola anggaran negara? Kalau masih banyak, tentu patut kita syukuri. Namun jika semakin sedikit, ini menjadi tanda bahaya bagi masa depan bangsa,” katanya.
Burhan menilai, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran merupakan kunci utama dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat.
Lebih lanjut, Purnawirawan perwira menengah Polri ini mendorong aparat penegak hukum (APH) untuk terus memperkuat upaya pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu.
“Kami berharap aparat penegak hukum terus mengencangkan langkah dalam penegakan hukum. Ini penting agar Indonesia bisa bersih dari praktik korupsi, sesuai harapan masyarakat dan arah kebijakan nasional,” tegasnya.
Ia juga menekankan ,upaya pemberantasan korupsi harus menjadi gerakan bersama, tidak hanya mengandalkan lembaga penegak hukum, tetapi juga membutuhkan kesadaran dan komitmen dari seluruh elemen bangsa.
“Harapan kita bersama, Indonesia ke depan bisa lebih bersih, transparan, dan mampu menghadirkan kesejahteraan yang merata bagi seluruh rakyat,” tutupnya.
-wahyu-
