BARRU, Teras Waktoe –
Menanggapi polemik dualisme kepengurusan Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) di Kabupaten Barru, salah satu ketua KNPI yang dilantik pada 16 April 2025 ,Muhammad Fadly SH, MH menyatakan bahwa persoalan tersebut tidak muncul dari level daerah, melainkan merupakan imbas dari dinamika di tingkat pusat dan provinsi yang menjalar hingga ke kabupaten.
“Dualisme KNPI ini bukan persoalan yang lahir dari daerah. Ini adalah dampak dari kondisi organisasi di tingkat pusat dan provinsi,” ujar Ketua KNPI Barru versi pelantikan 16 April, dalam keterangan resminya, Rabu (3/7/2025).
Ia juga menekankan pentingnya menyikapi situasi ini secara bijak dan tidak emosional, termasuk menghindari pelibatan pihak-pihak yang tidak seharusnya turut campur dalam urusan internal organisasi.
Terkait legalitas, ia menjelaskan bahwa dasar kepengurusannya mengacu pada Surat Keputusan (SK) yang dibacakan saat pelantikan pada 16 April 2025 untuk masa bakti 2025–2028. Acara tersebut berlangsung di Baruga Singkerru Adae dan dipimpin langsung oleh Ketua DPD KNPI Sulawesi Selatan, Andi Surahman Batara. Pelantikan itu juga dihadiri oleh Bupati Barru, Wakil Bupati, Ketua DPRD, unsur Forkopimda, Sekda Barru, serta OKP-OKP di bawah naungan KNPI Barru.
Di tengah polemik yang berlangsung, ia mengajak seluruh pemuda Barru untuk mengedepankan semangat persatuan dan menghindari sikap egoistik yang hanya menguras energi organisasi.
“Harapan saya, pemuda Barru tetap menjaga kebersamaan dan membangun integritas dalam berorganisasi. Kepada rekan-rekan dari organisasi yang mengatasnamakan KNPI di luar kepengurusan kami, saya mengajak untuk bersatu, membangun sinergi bersama Pemerintah Kabupaten Barru,” ujarnya.
Ia pun menyatakan komitmennya untuk bersama-sama mendukung visi dan misi Pemerintah Kabupaten Barru, yakni “Barru Berkeadilan, Maju Berkelanjutan, dan Sejahtera Lebih Cepat” dengan landasan nilai-nilai keagamaan.
Sebelumnya Ketua KNPI Barru Edi,S.PSi menyebutkan bahwa persoalan dualisme bukan semata akibat dinamika di tingkat pusat, melainkan juga karena kepentingan kelompok yang mengemuka di daerah.
Menurutnya, terjadinya dualisme kepengurusan mencerminkan lemahnya sistem internal dan kuatnya intervensi eksternal. Untuk mencegah kondisi ini terus berulang, diperlukan reformasi struktural, kesadaran kolektif, serta sikap dewasa dari seluruh elemen pemuda.
“Saya berharap seluruh elemen pemuda bisa menempatkan kepentingan kolektif di atas ego dan kepentingan pribadi atau kelompok. KNPI sebagai wadah berhimpunnya berbagai organisasi kepemudaan semestinya menjadi rumah besar yang menyatukan, bukan memecah-belah.”Sebut Edi
