BARRU, Teras Waktoe.Com
Kisruh dualisme kepengurusan Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Barru kian memanas. Dampaknya kini mulai terasa hingga ke ranah pencairan dana hibah dari Pemerintah Kabupaten Barru.
Plt Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga (Disparpora) Barru, Andi Unru, ST menegaskan bahwa pihaknya tidak akan mencairkan dana hibah kepada KNPI selama konflik dualisme kepengurusan belum terselesaikan.
Merespons kondisi ini, Wakil Ketua Bidang Organisasi KNPI Barru, Sulfarid Saleh, menyayangkan kebingungan yang dihadapi pihak Disparpora dalam menentukan langkah. Ia menilai Disparpora perlu memahami lebih dalam persoalan yang terjadi di tubuh KNPI Barru.
“Disparpora harus jeli melihat dinamika kepemudaan. Ini bukan hanya soal administratif, tetapi soal etika organisasi yang harus dijaga marwahnya,” ujar Farid.
Menurutnya, proses internal KNPI Barru sejatinya telah selesai dengan terpilihnya Muhammad Fadli sebagai Ketua Umum melalui mekanisme organisasi yang sah.
“Dinamika sudah selesai. Kalau masih ada hambatan, mari kita menilainya secara objektif,” imbuhnya.
Farid yang juga menjabat sebagai Ketua AMPI Barru menekankan bahwa polemik ini tidak perlu didramatisasi. Ia mengajak seluruh pihak untuk kembali fokus membangun daerah.
“jangan hanya dilihat siapa yang sah secara administratif, tapi siapa yang berproses dengan benar dan memegang teguh etika organisasi,” tegasnya.
Ia pun menegaskan pentingnya ketelitian Disparpora dalam membaca dinamika yang berkembang, demi menjaga marwah organisasi kepemudaan agar tetap sehat dalam berpikir dan bertindak.
“Hibah Pemda sebaiknya diberikan kepada yang berproses dengan baik dan berkontribusi nyata. Bukan kepada pihak yang hanya ingin menerima tanpa memberi kontribusi,” pungkas Farid.
-WAHYUDDIN SUYUTI-
–
