BARRU TerasWaktoe.com
Bupati Barru, Andi Ina Kartika Sari, SH., M.Si., secara resmi menyerahkan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2025 kepada DPRD Kabupaten Barru dalam Rapat Paripurna, Sabtu (14/3/2026). Penyerahan ini dilakukan bersama Wakil Bupati Barru, Abustan Andi Bintang, dan dipimpin Ketua DPRD Barru, Syamsuddin Muhiddin. Rapat dihadiri unsur Forkopimda, Penjabat Sekda, pimpinan OPD, anggota DPRD, camat, dan lurah.
Dalam sambutannya, Bupati Andi Ina menegaskan bahwa LKPJ merupakan bentuk akuntabilitas pemerintah daerah kepada DPRD dan masyarakat atas pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan selama 2025. Ia menyoroti persoalan infrastruktur jalan yang masih menjadi pekerjaan rumah besar, di mana dari sekitar 600 kilometer kebutuhan jalan mantap, baru 30 persen dalam kondisi baik. “Harapan kami dalam lima tahun ke depan jalan mantap bisa mencapai 70–80 persen. Kualitas pembangunan harus dijaga agar anggaran tidak sia-sia,” tegasnya.
Selain itu, Bupati memaparkan sejumlah capaian pembangunan dan sosial-ekonomi Barru. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) naik dari 74,51 menjadi 75,41, angka kemiskinan turun dari 8,31 persen menjadi 8 persen, dan tingkat pengangguran menurun dari 6,42 persen menjadi 5,07 persen. Pertumbuhan ekonomi meningkat dari 4,93 persen menjadi 5,16 persen, sejalan dengan naiknya pendapatan per kapita masyarakat dari sekitar Rp52 juta menjadi Rp56 juta.
Bupati juga menjelaskan kinerja keuangan daerah, dengan realisasi pendapatan sebesar Rp895,01 miliar atau 97,71 persen dari target Rp915,97 miliar, dan belanja daerah Rp890,52 miliar atau 91,72 persen dari anggaran Rp970,89 miliar. Belanja prioritas difokuskan pada pelayanan dasar, terutama pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Ia menambahkan, laporan keuangan LKPJ masih berstatus unaudited, menunggu audit BPK.
Di sisi lain, APBD 2026 Barru berada di kisaran Rp700 miliar, terendah di Sulsel, yang menurut Bupati menjadi tantangan untuk tetap membangun kualitas tanpa memaksakan pendapatan yang tidak realistis.
Ketua DPRD Syamsuddin Muhiddin menyatakan pembahasan lanjutan LKPJ 2025 akan dimulai 25 Maret di Badan Anggaran, kemudian dilanjutkan di masing-masing komisi, dengan target hasil pembahasan ditetapkan 30 Maret sebelum Musrenbang 31 Maret
