Barru, Teras Waktoe .com–
Musyawarah mediasi yang digelar Pemerintah Desa Batupute, Kecamatan Soppeng Riaja, Jumat 18 Juli 2025, akhirnya menghasilkan tiga butir kesepakatan penting terkait sengketa tanah kuburan di Dusun Ujunge. Mediasi ini merupakan tindak lanjut dari undangan resmi yang sebelumnya dikeluarkan oleh Kepala Desa Batupute ,Jaharuddin untuk merespons polemik penutupan akses jalan ke lokasi Tempat Pemakaman Umum (TPU).
Pertemuan yang berlangsung di kantor desa tersebut membahas pemasangan pagar, spanduk pelarangan, serta penutupan jalan menuju kuburan yang selama ini digunakan warga. Hadir dalam mediasi tersebut Camat Soppeng Riaja, Danramil dan Kapolsek setempat, Kepala Desa Batupute, Ketua BPD, Babinsa, Bhabinkamtibmas, serta tokoh masyarakat Dusun Ujunge. Turut hadir pula kuasa hukum dan perwakilan ahli waris pihak yang bersengketa.
Tiga butir kesepakatan yang dicapai sebagai berikut:
1. Ahli waris Baco Saraka bersedia menyerahkan sebagian tanah warisan yang telah digunakan sebagai TPU untuk diwakafkan kepada masyarakat. Namun, sisa lahan yang belum terpakai tetap diakui sebagai milik warisan pihak keluarga.
2. Warga menolak usulan lanjutan dari ahli waris Baco Saraka terkait pengakuan tanah yang telah dijadikan pemakaman umum sebagai milik pribadi, sebab lahan itu dinilai telah menjadi kebutuhan sosial dan digunakan sejak lama.
3. Pemilik empang, H. Sirajuddin, atas permintaan warga Dusun Ujunge, sementara waktu belum membuka akses jalan beton menuju TPU, kecuali untuk keperluan yang bersifat darurat dan kepentingan warga Dusun Ujunge sendiri.
Meski mediasi telah digelar, Camat Soppeng Riaja, Muh. Hidayatuddin, menyatakan bahwa posisi kedua pihak masih bertahan seperti semula.
“Terkait hasil masih seperti di awal pak, pihak yang mengaku pemilik lahan yang dikuasakan oleh Pak M. Raona tetap mengklaim, dan masyarakat dengan kesepakatannya tetap menolak,” ungkap Camat Muh. Hidayatuddin kepada Teras Waktoe. Com usai mediasi
Sengketa lahan ini mencuat ke permukaan setelah sejumlah warga mengeluhkan adanya pagar dan spanduk larangan yang membatasi akses ke TPU. Kepala Desa Batupute sebelumnya telah menegaskan pentingnya mencari jalan tengah melalui musyawarah agar tidak menimbulkan konflik sosial yang lebih luas.
“Insyaallah, jika semua pihak hadir dan bersedia mendengarkan satu sama lain, kita bisa selesaikan ini dengan musyawarah dan kebaikan bersama,” ujar Kades sebelum mediasi dilaksanakan.
(WAHYUDDIN SUYUTI)
–
