MAKASSAR ,TERASWAKTOE.COM— Sekretaris Daerah Kabupaten Barru, Andi Syarifuddin, S.IP., M.Si., mewakili Bupati Barru Andi Ina Kartika Sari, S.H., M.Si., menghadiri Rapat Koordinasi Pertumbuhan Ekonomi Wilayah Se-Sulawesi di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Jumat (18/9/2026). Kegiatan ini dihadiri Wakil Menteri Dalam Negeri Dr. Arya Bima, Wakil Kepala BPS RI, Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Kependudukan, dan Kebudayaan Bappenas Medrilzam, Sekda Provinsi Sulsel Jufri Rahman, serta perwakilan pemerintah daerah se-Sulawesi.
Dalam rakor tersebut, Wamendagri menegaskan pentingnya sinergi pemerintah pusat dan daerah untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen. Data BPS menunjukkan ekonomi Indonesia pada Triwulan II 2026 tumbuh 5,29 persen, sedangkan Sulawesi Selatan mencapai 5,59 persen, melampaui rata-rata nasional. Pemerintah daerah didorong mengoptimalkan potensi unggulan, seperti pertanian, perikanan, dan pertambangan, sekaligus memperkuat hilirisasi agar komoditas lokal menghasilkan nilai tambah dan menarik investasi.
Sekda Provinsi Sulawesi Selatan menekankan perlunya kolaborasi lintas sektor dan pengelolaan sumber daya alam berbasis data. Sementara itu, BPS menyoroti peningkatan transaksi digital serta pentingnya konsumsi produk lokal, penguatan industri manufaktur dan pertanian, investasi, dan penyerapan tenaga kerja berkualitas. Bappenas juga menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi membutuhkan keseimbangan antara peningkatan produksi, konsumsi, investasi, belanja pemerintah, dan ekspor, didukung kelancaran anggaran serta perbaikan logistik.
Melalui keikutsertaan dalam rakor tersebut, Pemerintah Kabupaten Barru berkomitmen menyelaraskan kebijakan pembangunan daerah dengan arah pembangunan nasional dan regional. Upaya ini diharapkan dapat mendorong optimalisasi potensi ekonomi lokal, memperkuat investasi dan produktivitas, serta memperluas kesempatan kerja demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat Barru.
|
|
|
|
|
Sekda Barru Hadiri Rakor Pertumbuhan Ekonomi Se-Sulawesi, Perkuat Sinkronisasi Kebijakan Daerah
