Barru, TerasWaktoe.com —
Pemuda yang mandiri tidak lahir karena kebetulan. Kemandirian, menurut Harianto Albar, harus direncanakan, disiapkan, dan dibina secara serius melalui kebijakan yang jelas dan berkelanjutan.
Hal itu menjadi salah satu topik Diskusi ringan bersama Wartawan PWI Barru yang baru saja mengikuti Kongres PWI di Serang Banten . Diskusi ringan itu berlangsung di di Mess Pemda Barru Jalan Kebon Kacang 30 Jakarta Pusat, Selasa, 10 Februari 2026
Harianto yang juga Ketua HIPMI (Himpunan Pengusaha Muda Indonesia) Provinsi Sulawesi Selatan menegaskan, pemerintah sejatinya telah memiliki data lengkap tentang pemuda, mulai dari latar belakang pendidikan, lokasi studi, hingga potensi yang dimiliki. Namun, data tersebut belum sepenuhnya dimanfaatkan sebagai dasar penyusunan kebijakan pemberdayaan yang merata dan terukur.
“Data pemuda itu sebenarnya sudah ada. Tinggal bagaimana pemerintah menjadikannya pintu masuk untuk merancang program yang tepat sasaran,” ujar Harianto.
Ia mengungkapkan, salah satu konsep yang pernah ditawarkan adalah pola satu desa lima hingga sepuluh pemuda binaan. Melalui skema ini, setiap desa memiliki kelompok pemuda terpilih yang dibina secara berkelanjutan, sehingga pemberdayaan tidak terpusat pada kelompok atau wilayah tertentu saja.
Menurutnya, pola tersebut memungkinkan pemerataan pembinaan sekaligus menciptakan basis pemuda produktif di tingkat desa. “Kalau setiap desa punya pemuda binaan, maka pembangunan sumber daya manusia tidak timpang,” kata Harianto.
Lebih jauh, ia menilai pendidikan formal, termasuk gelar sarjana, belum cukup menjadi bekal untuk hidup mandiri. Pemuda perlu diperkaya dengan keterampilan praktis, soft skill, serta kemampuan berwirausaha agar mampu berdiri di atas kaki sendiri.
“Lulus kuliah belum menjamin kemandirian. Pemuda harus dibekali keterampilan nyata dan didampingi agar siap menghadapi dunia kerja atau menciptakan usaha,” ujarnya.
Harianto juga menyoroti berbagai program pemberdayaan pemuda yang sebenarnya telah tersedia, baik di sektor UMKM maupun di bawah Kementerian Pemuda dan Olahraga. Tantangan utamanya, kata dia, terletak pada lemahnya sinergi antarprogram dan kurangnya penyesuaian dengan kebutuhan riil desa.
“Tanpa perencanaan yang jelas dan terintegrasi, potensi pemuda hanya akan menjadi angka dalam data, bukan kekuatan pembangunan,” tegasnya.
Ia menekankan, mencetak pemuda mandiri berarti membangun sebuah sistem yang utuh mulai dari proses pemilihan, pembinaan, pelatihan, hingga pendampingan yang berkelanjutan. Ketika sistem itu berjalan dengan serius, pemuda tidak hanya siap bekerja, tetapi juga mampu membuka lapangan kerja bagi lingkungannya sendiri.
Penulis ; WAHYUDDIN SUYUTI
